Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, hadir langsung menyerahkan dua SK pengesahan, didampingi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo. Dari pihak PDIP, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto memimpin rombongan pengurus, antara lain Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie O.F.P., dan Sri Rahayu.
Dua SK Pengesahan
Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan ada dua SK yang diserahkan oleh Menkum.
“Pertama, Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP. Kedua, Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia DPP PDIP Masa Bakti 2025–2030,” ujar Pareira.
Ia menambahkan, pendaftaran dilakukan secara online sekitar dua pekan lalu melalui Ditjen AHU, sementara dokumen fisik diserahkan notaris yang ditunjuk PDIP. Setelah berkas dinyatakan lengkap, SK diterbitkan dan hari ini resmi diserahkan.
Menurut Pareira, Hasto selaku Sekjen menyampaikan salam dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada Menteri Hukum. “Pak Sekjen juga mengucapkan terima kasih atas pengesahan SK yang relatif cepat, berkat sistem online di Kemenkumham,” ujarnya.
Supratman dalam kesempatan itu menyampaikan salam balik kepada Megawati dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.
Dengan diserahkannya SK tersebut, kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030 sah secara hukum. Sebelumnya, kepengurusan baru ini telah ditetapkan Megawati dalam Kongres VI PDIP yang digelar di Bali, awal Agustus lalu.
Struktur Lengkap Pengurus DPP PDIP 2025–2030
Ketua Umum:
Sekretaris Jenderal:
Bendahara Umum:
Wakil Sekretaris Jenderal:
- Bidang Internal: Dolfie O.F.P.
- Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
- Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
- Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
- Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Wakil Bendahara:
- Bidang Internal: Rudianto Tjen
- Bidang Eksternal: Yuke Yurike
Ketua Bidang:
- Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
- Sumber Daya – Said Abdulla
- Luar Negeri – Ahmad Basarah
- Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
- Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
- Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
- Politik – Puan Maharani
- Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
- Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
- Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
- Kebudayaan – Rano Karno
- Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
- Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
- Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
- Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
- Kesehatan – Ribka Tjiptaning
- Jaminan Sosial – Charles Honoris
- Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
- Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
- Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
- Pemuda dan Olahraga – M.Y. Esti Wijayanti
- Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
- Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
- Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
- Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
- Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
- Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
- Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
- Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia – Mercy Barends
